MAMUJU – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (29/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia sebagai langkah memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan pangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino.
Pelaksanaan kegiatan tersebut juga sejalan dengan program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong sinergi antarlembaga dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, termasuk potensi dampak perubahan iklim.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan keikutsertaan Dinas Pangan dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, arahan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mengantisipasi dampak fenomena El Nino.
“Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Suyuti.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan perkembangan inflasi nasional dan kondisi harga pangan berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Minggu ke-4 Juni 2026, tercatat sebanyak 30 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Untuk Provinsi Sulawesi Barat, IPH tercatat sebesar 2,11 persen dengan komoditas penyumbang utama kenaikan yakni cabai rawit, beras, dan bawang merah.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan pasokan pangan menggunakan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta koordinasi bersama TPID, pemerintah kabupaten, Perum Bulog, dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, pemantauan intensif terhadap komoditas strategis seperti cabai rawit, beras, dan bawang merah juga terus dilakukan, termasuk memfasilitasi distribusi pangan apabila terjadi gangguan pasokan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen serta memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
