MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mematangkan strategi pembangunan sektor maritim dan perikanan. Di bawah arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Sekretaris Provinsi, Junda Maulana, DKP menggelar rapat koordinasi (rakor) krusial pada Selasa malam (30/6/2026).
Menariknya, pertemuan yang membahas Proposal Program dan Kegiatan Tahun 2027 serta Uraian Pagu Sementara APBD Tahun 2026 ini berlangsung dalam suasana santai namun produktif di salah satu kafe sudut Kota Mamuju, mulai pukul 20.15 WITA hingga selesai.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM., ini dihadiri oleh jajaran Kepala Bidang (Kabid) se-DKP Sulbar, Kepala UPTD BBIP Poniang, serta Perencana Ahli Muda.
Geser ke Malam Hari Demi Agenda Strategis
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menjelaskan bahwa pertemuan sengaja dialihkan ke malam hari karena padatnya agenda di siang hari. Sebelumnya, ia harus menghadiri Pencanangan Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Waktu kita di siang hari sangat terbatas, sementara pembahasan program untuk kesejahteraan masyarakat nelayan ini tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, saya mengajak para Kabid Teknis untuk memanfaatkan waktu malam ini agar semua rencana kerja kita di tahun depan matang dan terukur,” ujar Safaruddin di sela-sela memimpin rapat.
Langkah taktis ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Sekprov Junda Maulana yang menuntut akselerasi kerja, respons cepat, serta efisiensi anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Intervensi 6 Kabupaten dan Optimalisasi PAD
Dalam pembahasan proposal, DKP Sulbar merancang program penajaman yang langsung menyasar pada tiga pilar utama sektor kelautan dan perikanan, sekaligus membidik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
- Pembudidaya Air Tawar dan Payau: Menjangkau pembudidaya di 6 kabupaten. Fokusnya tidak hanya pada pemberian bantuan kolam atau bibit ikan nila, tetapi juga evaluasi menyeluruh serta peningkatan kapasitas teknis agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.
- Perikanan Tangkap : Menyasar kelompok nelayan tangkap di 5 kabupaten pesisir Sulawesi Barat.
-Pengolah Hasil Perikanan : Membantu kelompok pengolah hilirisasi produk perikanan di 6 kabupaten demi meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
-Peningkatan PAD : Sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal. Peningkatan PAD menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan malam ini agar DKP tidak hanya menjadi instansi yang menyerap anggaran, tetapi juga mampu berkontribusi aktif bagi kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi aset dan layanan sektor perikanan.
Selain penguatan ekonomi dan PAD, rapat ini memberikan porsi perhatian besar pada isu lingkungan. Pemberdayaan masyarakat pesisir, revitalisasi kawasan pesisir untuk menangani abrasi pantai, serta perbaikan kapal konservasi menjadi poin penting yang diusulkan.
Sebagai Kabid Senior, Kabid Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Apriyadi memberikan penekanan khusus pada keberlanjutan program wilayah pesisir ini.
“Bantuan fisik dan upaya menggenjot PAD itu sangat penting, namun menjaga ruang hidup nelayan melalui revitalisasi pesisir dari abrasi adalah investasi jangka panjang. Kita ingin masyarakat pesisir tidak hanya produktif hari ini, tapi juga aman dari ancaman bencana lingkungan di masa depan,” tegas Kabid Pengelolaan Kelautan dan Pesisir.
Pengawasan Ketat dan Sinergi Lintas Sektor
Di sisi pengawasan, Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif memberikan masukan strategis terkait penguatan penegakan hukum di laut. Guna memaksimalkan pengawasan, Kabid PSDKP mengusulkan adanya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Polisi Khusus (Polsus) Perikanan, yang nantinya akan bersinergi dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di lapangan.
Untuk memastikan semua rencana ini berjalan lancar, DKP Sulbar menerapkan strategi pendanaan multilateral. Proposal yang telah rampung dan dipresentasikan di hadapan Gubernur Suhardi Duka serta BAPPERIDA ini akan diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui masing-masing Direktorat Jenderal.
Selain itu, sejumlah kegiatan strategis juga dirancang untuk diusulkan melalui pihak legislatif (DPRD) sebagai mitra kerja strategis pemerintah.
Di akhir rapat, Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk menjaga akuntabilitas program. Masing-masing Kabid diperintahkan segera memverifikasi proposal kelompok nelayan, pembudidaya, dan pengolah yang telah masuk agar tidak terjadi salah sasaran.
DKP Sulbar juga berkomitmen penuh untuk melibatkan pihak DKP di masing-masing kabupaten dalam setiap pelaksanaan kegiatan nantinya, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integratif dan berpihak pada masyarakat setempat.
