MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti secara daring Rapat Penajaman dan Penyelarasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi-Kabupaten Tahun Anggaran 2027, Kamis (8/10/2026).
BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I Muhammad Apriady, Plt. Kasubbid Perbendaharaan Sri Rezky Gani, Plt. Kasubbid Akuntansi Indah Mustika Sari, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar, serta staf teknis Elvy Suhartaty Amir.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan bagian dari upaya memastikan konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas belanja daerah Tahun Anggaran 2027.
Pada pembahasan Kamis, 8 Oktober 2026, agenda difokuskan pada tematik Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan pembahasan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Majene. Dalam agenda tersebut, aspek keuangan menjadi salah satu bidang urusan yang menjadi perhatian dalam penajaman dan penyelarasan aktivitas atau pekerjaan konkret yang akan dituangkan dalam R-APBD TA 2027.
Keikutsertaan BPKAD dalam rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan aspek penganggaran dapat selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Penajaman dilakukan agar program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan, sekaligus mendukung efektivitas dan kualitas belanja daerah.
Melalui forum tersebut, BPKAD turut memberikan dukungan dari sisi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan penyelarasan antara perencanaan program dan kemampuan penganggaran, sehingga penyusunan R-APBD TA 2027 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat penajaman dan penyelarasan tersebut dilaksanakan secara daring melalui media virtual dan menjadi bagian dari rangkaian pembahasan R-APBD Provinsi-Kabupaten TA 2027 yang berlangsung pada 6–9 Oktober 2026.
