MAMUJU – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal dalam rangka persiapan uji petik lapangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan program bantuan sosial (bansos).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin ini berlangsung di Ruang Bidang Penanganan Fakir Miskin, Senin, 9 Februari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, dan diikuti oleh jajaran staf yang terlibat dalam pengelolaan serta penyaluran bantuan sosial.
Rapat internal tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur almarhum Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan itu, peserta rapat membahas kesiapan administrasi, kelengkapan dokumen, serta pemahaman teknis pelaksanaan program bantuan sosial yang akan menjadi objek pemeriksaan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menegaskan bahwa rapat internal ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi serta kesiapan tim menghadapi pemeriksaan BPK.
“Rapat ini bertujuan memastikan seluruh data, dokumen, dan pelaksanaan bantuan sosial benar-benar siap serta dapat dipertanggungjawabkan saat uji petik lapangan oleh BPK,” ujar Idham Halik.
Ia juga menekankan pentingnya ketelitian, keterbukaan, dan kerja sama seluruh jajaran agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
“Kami meminta seluruh tim bekerja secara cermat, terbuka, dan profesional sehingga pelaksanaan bantuan sosial yang telah disalurkan dapat menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Melalui rapat internal ini, Dinsos P3A dan PMD Sulbar berharap pelaksanaan uji petik lapangan oleh BPK dapat berjalan optimal sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bantuan sosial di Sulawesi Barat ke depan. (Rls)
