MAMUJU— Untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel”, Dinas Sosial, P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Selasa 24 Februari 2026.
Kunjungan ini dalam rangka pemeriksaan sejumlah aset yang tercatat pada Dinas Sosial, P3A dan PMD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pemeriksaan rutin guna memastikan tertib administrasi, pencatatan, serta pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tim BPK melakukan pengecekan dokumen serta verifikasi fisik terhadap beberapa aset yang berada di lingkungan kantor Dinsos P3A dan PMD Sulbar.
Kadinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Kami mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aset yang ada tercatat dengan baik, terkelola secara tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Darmawati.
Ia menambahkan, pemeriksaan aset bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum evaluasi internal bagi perangkat daerah.
“Melalui pemeriksaan ini, kami dapat melakukan pembenahan jika masih terdapat kekurangan dalam pencatatan maupun pengelolaan aset. Prinsipnya, kami berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah,” tambahnya.
Selama proses pemeriksaan berlangsung, jajaran Dinsos P3A dan PMD Sulbar turut mendampingi tim BPK dengan menyiapkan dokumen pendukung serta memberikan keterangan yang dibutuhkan.
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan aset di lingkungan Dinsos P3A dan PMD Sulbar semakin tertib, akurat, dan sesuai standar pengelolaan keuangan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan profesional. (Rls)
