MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pembahasan rencana pemasangan alat seismometer di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat (10/7). Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat Amir S. Dado dan dihadiri Kepala Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Barat Surya Yuliawan Sarifuddin bersama jajaran, Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fattah beserta jajaran, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat Suhendra.
Pertemuan tersebut membahas kesiapan teknis, kelembagaan, dan dukungan regulasi sebagai langkah memperkuat sistem pemantauan aktivitas seismik di Sulawesi Barat.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan, sekaligus memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan sistem mitigasi yang lebih modern.
Pembahasan ini menjadi semakin relevan setelah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar beberapa waktu lalu turut dirasakan hingga Mamuju. Guncangan tersebut kembali mengingatkan masyarakat akan peristiwa gempa besar yang pernah melanda Sulawesi Barat pada tahun 2021. Bagi sebagian warga di Mamuju, Majene, dan kabupaten lainnya, setiap getaran gempa masih menyisakan trauma yang mendalam. Karena itu, penguatan sistem pemantauan dini menjadi kebutuhan nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat.
Kepala Dinas PUPRD Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengatakan bahwa Sulawesi Barat memiliki catatan sejarah kebencanaan yang harus menjadi pelajaran dalam setiap proses pembangunan.
“Sulawesi Barat memiliki catatan kelam akibat bencana gempa bumi. Pengalaman itu mengajarkan kepada kita bahwa mitigasi tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan fisik. Pemasangan seismometer merupakan sebuah inovasi yang menjadi bagian dari solusi bersama dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah,” kata Surya Yuliawan.
Surya Yuliawan menegaskan, pembangunan infrastruktur harus selalu menempatkan keselamatan manusia sebagai tujuan utama.
“Bukan hanya konstruksi yang harus kita jaga. Manusia yang berada didalamnya jauh lebih penting untuk kita lindungi secara bersama-sama. Data yang dihasilkan seismometer nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga upaya mitigasi risiko. Inilah bentuk dedikasi kita bersama untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Secara nasional, penguatan jaringan pemantauan kegempaan menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui BMKG dalam meningkatkan kecepatan deteksi dan kualitas informasi kebencanaan. Bagi provinsi yang berada di jalur aktif sesar seperti Sulawesi Barat, kehadiran seismometer di kawasan strategis pemerintahan merupakan langkah penting untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat ketahanan infrastruktur, serta membangun budaya kesiapsiagaan menghadapi bencana demi melindungi masyarakat dan menjamin keberlanjutan pembangunan.
