MAMUJU – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Periode Juni Tahun 2026 di Cafe Paulle, Mamuju, Selasa 14 Juli 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan, pengolahan, analisis, dan penyampaian data sebagai dasar penyusunan Analisis SKPG Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mendukung visi pembangunan daerah melalui penguatan sistem ketahanan pangan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat Program Panca Daya, khususnya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan penyediaan data yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kegiatan dibuka oleh Sofiawati Sofyan, yang mewakili Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki.
Dalam sambutannya, Sofiawati menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan Analisis SKPG sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, data yang akurat, valid, dan diperbarui secara berkala menjadi kunci dalam menghasilkan analisis yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
Pertemuan tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar melalui Stasiun Meteorologi Kelas I Mamuju.
Dalam forum tersebut, masing-masing instansi menyampaikan data dan informasi sesuai tugas dan fungsinya sebagai bahan penyusunan Analisis SKPG Tahun 2026, sehingga dapat memberikan gambaran kondisi kerawanan pangan dan gizi secara menyeluruh.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, berharap sinergi dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat agar penyusunan Analisis SKPG dapat dilakukan secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.
“Hasil analisis tersebut akan menjadi instrumen penting dalam sistem peringatan dini untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan dan gizi, sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang efektif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulawesi Barat,” kata Suyuti.
