MAMUJU – Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Nuruddin Rachman, didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2TI), Muhammad Saleh, kembali menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Bidang P2TI Bapenda Sulbar, Senin (2/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian koordinasi dan pelaksanaan pengawasan tambahan atas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2026.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya antara Bapenda Sulbar dan BPKP, khususnya dalam mendukung evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, mengidentifikasi potensi penerimaan, serta mendorong peningkatan efektivitas upaya optimalisasi PAD.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Bapenda Sulbar bersama Kepala Bidang P2TI menyambut Tim BPKP dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan melalui koordinasi serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sekretaris Bapenda Sulbar, Nuruddin Rachman, menyampaikan bahwa kunjungan lanjutan Tim BPKP menjadi bagian penting dalam memperkuat evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, sinergi antara perangkat daerah dan lembaga pengawasan diperlukan untuk memastikan kebijakan dan strategi peningkatan PAD berjalan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bapenda Sulbar siap mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPKP melalui koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan. Kami berharap proses ini dapat memberikan masukan konstruktif dalam mengevaluasi kinerja pendapatan daerah, mengidentifikasi potensi yang masih dapat dioptimalkan, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang P2TI, Muhammad Saleh, turut mendukung proses koordinasi, terutama terkait aspek perencanaan pendapatan dan pemanfaatan data sebagai dasar dalam menganalisis potensi penerimaan daerah. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun perencanaan pendapatan yang realistis serta meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.
Melalui koordinasi berkelanjutan ini, Bapenda Sulbar berharap hasil pengawasan BPKP dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi peningkatan pendapatan, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah.
