MAMUJU— Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, memimpin Rapat Evaluasi dan Penyajian Data dan Informasi terkait permintaan data Evaluasi Atas Kemudahan Perizinan di Daerah Tahun 2026 pada Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (19/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar tersebut dihadiri oleh seluruh tim kerja DPMPTSP Sulbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan, kelengkapan, serta kesesuaian data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses evaluasi kemudahan perizinan di daerah.
Dalam arahannya, Kain Lotong Sembe menekankan pentingnya penyajian data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.
“Data yang kita sajikan harus benar-benar menggambarkan kondisi pelayanan perizinan di Sulawesi Barat. Karena itu, seluruh tim harus memastikan setiap data terverifikasi, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” ujar Kain Lotong Sembe.
Menurutnya, evaluasi kemudahan perizinan merupakan momentum penting bagi DPMPTSP Sulbar untuk melihat kembali berbagai aspek pelayanan yang telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam menciptakan layanan perizinan yang semakin efektif, transparan, mudah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam rapat tersebut, masing-masing tim kerja melakukan evaluasi dan penyelarasan data serta informasi sesuai dengan kebutuhan evaluasi BPKP. Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan tidak terdapat kesenjangan data antar tim serta seluruh informasi pendukung dapat disajikan secara sistematis.
Kain Lotong Sembe berharap seluruh tim kerja dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pengelolaan data.
“Saya berharap seluruh tim dapat bekerja secara cermat dan solid. Data bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar kita dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” tegasnya.
Melalui rapat evaluasi dan penyajian data ini, DPMPTSP Sulbar berkomitmen mendukung proses evaluasi BPKP sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan perizinan di Sulawesi Barat agar semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan berusaha serta pelayanan publik.
