MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan melalui partisipasi dalam kegiatan Penjajakan dan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kesehatan RI di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang, pada 3–7 Februari 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat perencanaan, penganggaran, pengelolaan data, dan kinerja sistem kesehatan daerah. Perwakilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar bersama Tim Persiapan Kemenkes mendiskusikan kondisi riil pembangunan kesehatan di daerah dan merumuskan kebutuhan pendampingan ke depan.
Hasil penjajakan menunjukkan Sulbar memiliki sejumlah modal penting, antara lain pemetaan 10 penyakit tertinggi hingga level puskesmas, sistem pelaporan dan pengelolaan data program yang berjalan rutin, serta mekanisme perencanaan terintegrasi melalui pendekatan top down dan bottom up yang melibatkan kabupaten, Bappeda, dan DPRD.
Namun, FGD juga mengidentifikasi tantangan, seperti belum meratanya aplikasi pelaporan di seluruh program dan keterbatasan kapasitas analisis data serta perencanaan pada sebagian SDM. Untuk itu, Sulbar menyatakan siap menerima pendampingan tenaga ahli yang dapat meningkatkan keterampilan analisis data, transfer pengetahuan, dan mendorong inovasi dalam manajemen kesehatan.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa partisipasi provinsi ini sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang diusung Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Pendampingan tata kelola ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan data kesehatan. Dengan sistem yang semakin solid, pelayanan kesehatan akan lebih cepat, tepat, adil, dan menjangkau seluruh masyarakat,” ujarnya. (Rls)
