MAMUJU,— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pemantauan dan upaya penanganan dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sulawesi Barat.
Berdasarkan laporan situasi hingga pukul 17.00 WITA Jumat, 23 Oktober 2026, tidak terdapat peningkatan data kejadian karhutla maupun kebakaran permukiman, sementara distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak masih terus dilakukan secara intensif, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pemantauan kondisi lapangan dan perkembangan kualitas udara menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak kekeringan, kebakaran, dan kabut asap.
Langkah tersebut dilaksanakan sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, agar penanganan bencana dilakukan secara terkoordinasi, responsif, dan berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Walaupun berdasarkan laporan hingga Jumat sore belum terdapat peningkatan data kejadian karhutla dan kebakaran permukiman, kewaspadaan tetap harus dipertahankan. Kami terus mendorong pemantauan kondisi wilayah, perhatian terhadap kualitas udara, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Yasir Fattah.
Berdasarkan laporan situasi kualitas udara per 23 Oktober 2026 pukul 17.00 WITA, kondisi kualitas udara di Sulawesi Barat menunjukkan dua kategori.
Pertama, kategori sedang, yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Majene.
Kedua, kategori tidak sehat, yang terpantau di wilayah Kabupaten Mamasa bagian tengah hingga selatan serta Kabupaten Polewali Mandar bagian tengah hingga utara.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemantauan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. BPBD Sulbar mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk, menggunakan masker ketika terpapar asap atau debu, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan.
Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara.
Di tengah kondisi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat tetap menjadi salah satu prioritas penanganan. Pemerintah kabupaten terus melakukan upaya distribusi air bersih secara intensif, terutama di Kabupaten Mamuju Tengah, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Yasir Fattah menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan unsur terkait perlu terus diperkuat agar penanganan kekeringan berjalan efektif dan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat terdampak kekeringan. Karena itu, koordinasi dan pemantauan kebutuhan di lapangan harus terus dilakukan agar distribusi air bersih dapat berjalan sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Berdasarkan rekapitulasi laporan periode 1 Januari hingga 23 Oktober 2026 pukul 17.00 WITA, tercatat sebanyak 540 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 927,22 hektare. Sementara itu, kebakaran permukiman tercatat sebanyak 89 kejadian, dengan dampak terhadap 166 unit.
Dalam rekapitulasi dampak kawasan hutan, luas yang tercatat mencapai 441,12 hektare. Data tersebut menjadi dasar penting bagi penguatan pemantauan, evaluasi penanganan, dan langkah pencegahan lanjutan di wilayah rawan kebakaran.
Selain itu, laporan distribusi air bersih mencatat total volume sebanyak 4.104.083 liter di wilayah Sulawesi Barat. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut terus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi kekeringan.
#PemprovSulbar #GubernurSulbar #GubernurSuhardiDuka #bpbdsulbar #bpbdsulawesibarat #sulbartangguh
Naskah
