MAMUJU– Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Farid Asyhadi, mengikuti kegiatan Konsultasi Publik 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Pesisir Barat Pulau Karampuang secara daring. Kegiatan yang membahas konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mamuju, pada Rabu, 29 Juli 2026.
WP RDTR Pesisir Barat Pulau Karampuang mencakup empat desa/kelurahan, yaitu Desa Karampuang, Kelurahan Rangas, Desa Sumare, dan Desa Tapandullu. Kawasan ini merupakan kawasan perdesaan dengan potensi ekonomi utama di sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan budidaya. Penyusunan RDTR ini bertujuan untuk mengakomodir pengembangan kegiatan ekonomi, produksi, pemasaran, serta pelestarian budaya dengan basis pemanfaatan potensi lokal dan penyediaan lahan permukiman.
Dalam pemaparannya, Farid Asyhadi menyampaikan kondisi aktual ketenagalistrikan di Pulau Karampuang yang masih memerlukan perhatian serius. Saat ini, pemenuhan kebutuhan listrik di Desa Karampuang mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang tersebar di 4 titik dengan kapasitas total 0,5 MW. PLTS ini dikelola oleh PT Karampuang Multi Daya (KMD) selaku pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di pulau tersebut, dengan daya layanan sekitar 850 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4.000 jiwa yang tersebar di 11 dusun.
“Konsumsi listrik masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, sementara kapasitas pelayanan masih tetap. Saat ini masyarakat mengeluhkan listrik yang hanya menyala 4-5 jam dalam sehari. Sedangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan industri lokal dan untuk mendukung pembangunan wisata dan penginapan diperkirakan mencapai 800 kW hingga 1 MW,” ungkap Farid.
Berbeda dengan kondisi di Desa Karampuang, kelistrikan di Desa Sumare, Desa Tapandullu, dan Kelurahan Rangas bersumber dari jaringan PLN dengan kapasitas yang dinilai masih mencukupi kebutuhan.
Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan agar rencana pembangunan jaringan listrik PLN ke Pulau Karampuang dapat segera direalisasikan. Rencana ini didasarkan pada studi kelayakan (Feasibility Study) yang telah disusun pada tahun 2021 melalui kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, yang mengkaji pembangunan 3 tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 1.150 meter.
“Pembangunan jaringan listrik ini sangat krusial. Kami berharap dalam dokumen RDTR ini, rencana pembangunan jaringan listrik tersebut dapat diakomodasi dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana struktur ruang dan pola ruang,” tegas Farid.
Farid menambahkan, beberapa rencana pengembangan energi yang diusulkan untuk WP Pesisir Barat Pulau Karampuang meliputi:
- Infrastruktur Pembangkitan & Transmisi Utama: Pengembangan kapasitas PLTS Karampuang dengan penambahan daya pada 4 unit PLTS.
- Rencana Alokasi Penyediaan Energi Listrik: Kebutuhan untuk rumah tangga sekitar 2.513,16 kWh dan untuk sarana umum sekitar 1.005,26 kWh.
- Rencana Jaringan Distribusi & Gardu Listrik: Pembangunan 14 unit gardu distribusi, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang ±14,34 Km, dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang ±25,38 Km.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menegaskan bahwa pihaknya senantiasa mendorong percepatan realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang handal di Pulau Karampuang. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran listrik yang ada saat ini.
“Ketersediaan energi listrik yang andal adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami di Dinas ESDM Sulbar fokus menangani persoalan kelistrikan di Karampuang. Melalui forum RDTR ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh rencana pengembangan, baik penambahan kapasitas PLTS maupun pembangunan jaringan dari PLN, benar-benar terintegrasi dalam tata ruang sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Bujaeramy.
Bujaeramy berharap, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran listrik di Pulau Karampuang. Ia juga mengakui bahwa keterbatasan kondisi fiskal Provinsi Sulawesi Barat menjadi kendala besar dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang handal secara mandiri, sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat menyediakan listrik yang handal di pulau tersebut.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk bersama-sama melakukan evaluasi penyaluran listrik di Pulau Karampuang. Perlu ada kajian komprehensif mengenai sistem kelistrikan di sini, mulai dari aspek teknis, kelembagaan, hingga pendanaan, agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi kami menyadari kondisi fiskal Pemprov Sulbar yang minim, sehingga dukungan dari pemerintah pusat melalui program-program strategis nasional sangat kami harapkan untuk mewujudkan jaringan listrik yang handal di kawasan ini,” pungkasnya.
Langkah ini sejalan dengan “Panca Daya” Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dinas ESDM Sulbar pun akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju, pihak PLN, serta pengelola PLTS setempat agar penyediaan listrik yang handal di Pulau Karampuang dapat segera terwujud.
