MAMUJU – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mempercepat perbaikan layanan publik dengan fokus pada peningkatan kinerja organisasi dan inovasi pelayanan.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibawa Kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, didampingi Asisten III, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 18 Februari 2026.
Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah seluruh OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan komitmen pihaknya dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan langkah cepat, terukur, dan inovatif.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengendalian penduduk, serta program keluarga berencana yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Sebagai perangkat daerah yang mengelola urusan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, kami terus berbenah agar layanan yang diberikan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Gubernur agar seluruh OPD bekerja lebih responsif, efektif, dan inovatif,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Dalam rapat tersebut, DKPPKB Sulbar memaparkan sejumlah prioritas strategis untuk mempercepat perbaikan kinerja, di antaranya penguatan akuntabilitas kinerja instansi, peningkatan kualitas survei kesehatan masyarakat, pengembangan inovasi layanan kesehatan, serta penguatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penguatan SPBE dinilai penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.
Melalui langkah-langkah tersebut, DKPPKB Sulawesi Barat optimistis mampu mendorong transformasi layanan publik yang modern, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Upaya ini sekaligus mendukung visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan memiliki pelayanan publik berkualitas tinggi. (Rls)
