Daerah  

DPMPTSP Sulbar Ikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2026

MAMUJU— Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat, Kain Lotong Sembe, mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung Senin, 31 Agustus hingga Rabu, 2 September 2026 tersebut bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Rapat diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Baca Juga  Refleksi 1 Tahun SDK–JSM, Istri Mendiang Wagub Sulbar Ungkap Pengabdian dan Komitmen

Dalam kegiatan tersebut, Kain Lotong Sembe hadir didampingi oleh masing-masing Ketua Tim Kerja di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan secara optimal, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka.

Baca Juga  Safari Ramadan Pemprov Sulbar di Pasangkayu, Gubernur Suhardi Duka Tekankan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target.

“Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan DPMPTSP Sulawesi Barat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan,” ujarnya.

Baca Juga  DKPPKB Sulbar Dukung Kampanye Keselamatan Lalu Lintas Ditlantas Polda Sulbar

Melalui kegiatan ini, DPMPTSP Sulbar terus mendukung arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan setiap program memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *