Majene  

Masyarakat Curhat “Oknum PNS Mengancam”? Adi Ahsan: PNS Tugasnya Melayani Rakyat Bukan Mengancam

Arismunandar Vs Adi Ahsan bersama masyarakat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (24/6/2024) malam
Arismunandar Vs Adi Ahsan bersama masyarakat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (24/6/2024) malam

MAJENE-SOROTMAMMIS.COM- Masyarakat Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, antusias menghadiri kegiatan silaturahmi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Arismunandar – Adi Ahsan (AMANAH), Senin malam 24 Juni 2024.

Acara yang bertemakan Messulekka Siola-Siola masyarakat Kelurahan Rangas bersama pasangan Arismunandar – Adi Ahsan (AMANAH) dihadiri ratusan warga.

Walau dalam kondisi hujan, masyarakat Kelurahan Rangas tetap antusias menunggu bapak Arismunandar dan Adi Ahsan (AMANAH) untuk menghadiri acara sekaligus bertemu bakal calon idola mereka.

Baca Juga  Kapus PKM Sendana 1 Tak membenarkan adanya isu pelecehan seksual.

Namun, menariknya seorang warga blak-blakan curhat kepada pasangan AMANAH mengenai oknum PNS suka mengancam dan akan menarik Program Keluarga Harapan (PKH) mereka.

Padahal, Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri merupakan bantuan pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah justru seolah dipolitisasi oleh oknum tertentu.

Baca Juga  Aroma Bau Bangkai Sampah Menumpuk di Poros Sudirman Majene, Ini Saran Warga

Bakal calon Wakil Bupati Majene, sangat disayangkan tindakan yang dilakukan oknum PNS di Kelurahan Rangas doyan mengancam warga jika tidak memilih calon mereka.

“Pesta Demokrasi mestinya dijalankan secara baik dan memberikan ruang seluasnya kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin kedepan. Bukan justru di intimidasi serta mengarahkan ancaman jika tidak memilih calon mereka,” ungkap Adi Ahsan.

Baca Juga  Salmawati Jamado: Miris, Catatan Terburuk Pimpinan Daerah Tak Satupun Hadir Rapat LKPJ Bupati Majene

Ia tambahkan, PNS adalah pelayanan masyarakat karena mereka digaji oleh rakyat. Jangan justru seolah mengebiri haknya dan menakut-nakuti mereka.

“Makanya, pilkada dilakukan untuk memberikan ruang kebebasan rakyat memilih calon pemimpin ke depan,” jelasnya. (as)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *