MAMUJU – Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menerima kunjungan koordinasi dari Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu terkait proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin 27 Juli 2026. Ini juga mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Muh. Dhany Sadry serta Analis Kebijakan Ahli Madya H. Muhammad Tamsil. Pertemuan membahas mekanisme, tahapan, serta aspek administrasi pelaksanaan PAW agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam arahannya, Murdanil menegaskan bahwa proses PAW merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku.
“Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh tahapan Pengganti Antar Waktu (PAW) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi melalui Biro Pemerintahan dan Kesra berkomitmen memberikan pendampingan serta fasilitasi agar proses berjalan dengan baik, tertib, dan memiliki kepastian hukum,” ujar Murdanil.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, partai politik, serta seluruh pihak terkait sangat diperlukan agar proses PAW dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengabaikan aspek legalitas dan akuntabilitas.
“Kami berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan sehingga setiap tahapan dapat dipahami bersama. Dengan demikian, proses PAW dapat berjalan lancar, profesional, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.(rls)
