MAMUJU– Membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju dimulai dari satu langkah penting: menyatukan visi, memperkuat data, dan membangun kolaborasi. Komitmen tersebut ditunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat melalui rapat koordinasi dan kolaborasi bersama DKP Kabupaten Mamuju sebagai pembuka rangkaian pertemuan dengan seluruh DKP kabupaten se-Sulawesi Barat.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026) ini merupakan tindak lanjut atas audiensi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta beberapa pekan lalu. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah koordinasi Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, bersama jajaran diterima langsung oleh Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, didampingi masing-masing kepala bidang teknis.
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang produktif dengan membahas berbagai isu strategis serta peluang program yang dapat diperjuangkan bersama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Data Terpadu Jadi Kunci Keberhasilan Program
Dalam arahannya, Safaruddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Menurutnya, sinkronisasi data akan memudahkan penyusunan kebijakan sekaligus memperkuat usulan program kepada pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pertemuan bersama DKP Kabupaten Mamuju merupakan tahap awal. Selanjutnya, koordinasi akan dilaksanakan bersama seluruh DKP kabupaten se-Sulawesi Barat melalui pertemuan secara daring agar seluruh daerah memiliki pemahaman dan arah kebijakan yang sama.
Selain penguatan data, rapat juga membahas kesiapan Sulawesi Barat dalam mengusulkan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), usulan bantuan kapal penangkap ikan berbahan baja kepada KKP RI, serta peluang Program Mini Rush yang memberikan kesempatan kepada Sulawesi Barat untuk mengusulkan hingga 1.000 titik sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
DKP Kabupaten Mamuju diminta segera mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih serta menginventarisasi dan memverifikasi proposal yang telah masuk agar dapat dijadikan bahan usulan resmi kepada KKP RI.
“Kita ingin seluruh kabupaten memiliki data yang sama, bergerak dengan arah yang sama, dan memiliki semangat kolaborasi yang sama. Dengan begitu, setiap program yang kita usulkan akan memiliki dasar yang kuat dan peluang yang lebih besar untuk direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan Sulawesi Barat,” tegas Safaruddin.
Mamuju Siap Mendukung Program Prioritas Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKP Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kelengkapan sejumlah dokumen dari kelompok nelayan dan pemerintah desa sebagai bagian dari proses pengusulan program.
Muhammad Yusuf juga mengusulkan Pelabuhan Kasiwa sebagai salah satu lokasi prioritas pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Mamuju. Selain itu, ia mendorong penguatan rantai pasok hasil perikanan agar mampu mendukung program nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.
Persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan turut menjadi perhatian karena masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat pesisir.
“Kami menyambut baik langkah koordinasi yang dibangun DKP Provinsi. Dengan sinergi yang semakin kuat, kami optimistis berbagai usulan daerah dapat diperjuangkan bersama sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh nelayan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Mamuju,” ujar Yusuf.
Kolaborasi untuk Kelautan Sulbar yang Lebih Maju
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Melalui penyelarasan data, penyusunan program yang terarah, serta komunikasi yang berkelanjutan, DKP Sulbar optimistis berbagai program strategis pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir di seluruh Sulawesi Barat.












