MAMUJU – Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Ulfian, mengikuti Kick-off Meeting/Sosialisasi Pemetaan Komponen Kapasitas dan Risiko Bencana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara daring pada Kamis, 9 Juli 2026.
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB ini merupakan bagian dari penyusunan Peta Kapasitas dan Risiko Bencana sebagai Prioritas Nasional, yang bertujuan menghasilkan data dan informasi yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Ulfian menyampaikan bahwa keikutsertaan BPBD Sulbar dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program strategis BNPB.
“BPBD Sulbar terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan BNPB dalam penyusunan data kapasitas dan risiko bencana. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan, perencanaan, serta upaya mitigasi yang tepat sasaran guna mewujudkan Sulawesi Barat yang tangguh menghadapi bencana,” ujar Ulfian.
Di tempat terpisah, Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, pemetaan kapasitas dan risiko bencana menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan program pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, hingga penanganan darurat secara terintegrasi.
“Melalui kegiatan ini, BPBD Sulawesi Barat juga memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pengumpulan data, indikator penilaian kapasitas daerah, serta strategi penyusunan peta risiko bencana yang selaras dengan kebijakan nasional, “ tutup Yasir Fattah.
