MAMUJU – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri Kegiatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Peserta dan Iuran Wajib Pemerintah Daerah, Iuran dan Bantuan Iuran PBPU Pemda, PBPU Mandiri Kelas III Aktif, Kontribusi Iuran PBI-JK, serta KP Desa Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju di Hotel Maleo, Kabupaten Mamuju, Kamis (16/7).
Dalam kesempatan itu, Mohammad Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Abd. Kuddus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, Plt. Kasubbid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II Amir Hamzah, beserta staf teknis.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Habibi Azis. Dalam sambutannya, Habibi Azis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan validitas data kepesertaan dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi dalam mendukung keberlanjutan program JKN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa rekonsiliasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan ketepatan data peserta dan iuran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat memastikan kesesuaian data antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan sehingga pengelolaan anggaran untuk Program JKN dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” ujar Ali Chandra.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan dukungan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan secara tepat, efektif, dan berkelanjutan.
